HUKUMAN MATI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA KHUSUS di INDONESIA


HUKUMAN MATI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA KHUSUS di INDONESIA[1]
Disusun oleh: yusron Asropi (08421001)
Latar Belakang
Penjatuhan pidana penjara dan denda bagi para korupter dianggap tidak bisa memberikan perubahan yang positif bagi penurunan angka kejahatan kerah putih ini sehingga, diperlukan alternative hukuman yang lebih tegas.
Faktanya makin banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh para aparatur Negara, ini membuktikan bahwa hukuman yang diberikan oleh institusi pengadilan tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya.
            Telah kita ketahui bersama bahwa fungsi diberlakukannya hukuman bagi pelaku kejahatan salah satunya sebagai media pembelajaran tidak hanya bagi pelaku tapi juga bagi calon pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya atau tidak melakukan kejahatan yang sama.
            Hilangnya fungsi hukuman sebagaimana dipaparkan diatas, menimbulkan suatu harapan  bahwa para aparat penegak hukum untuk bisa lebih berani dan tegas dalam memberikan keputusan hukumnya.
            Berbicara masalah hukuman, dalam KUHP pasal 10 sudah depaparkan bahwa hukuman terbagi atas hukuman pokok dan hukuman tambahan, salah satu hukuman pokok yang kontroversial  dan masih dipertahankan adalah hukuman mati. Hukuman mati di beberapa Negara modern sudah di hapuskan, adapun di Indonesia keberadaanya masih di pertahannkan, dengan catatan pemberlakuannya harus ditempatkan sebagai sarana terakhir dalam pemberian hukuman apabila hukuman pokok yang lain diperkirakan tidak bisa memperbaiki si pelaku. Biasanya dalam pemberian hukuman mati dilakukan secara selektif dan selalu di berikan hukuman alternative.
            Hukuman mati disebut sebagai hukuman yang kontroversial alasannya berhubungan dengan hak hidup seseorang. Hak hidup adalah salah satu hak yang paling dasar (asasi) yang diberikan tuhan kepada setiap manusia. Di Indonesia sendiri, aturan yang berhubungan dengan HAM di legalisasikan dalam UU NO 39 tentang Hak Asasi Manusia dalam UU tersebut di jelaskan bahwa pemerintah, Negara dan hukum wajib menghormati, menjunjung tinggi hak yang melekat pada setiap manusia sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan harkat dan martabat manusia sehingga pemberlakuannya harus selektif dan tidak boleh gegabah.
            Wacana yang berkembang di masyarakat untuk memberlakukan hukuman mati bagi para koruptor, sebenarnya bukan teori baru atau alternative hukuman yang baru. Secara legalitas hukuman mati telah di legalkan untuk diberlakukan bagi para penjahat kerah putih. Sebagaimana dalam UU No 31 tahun 1999  yang diperbaiki dengan UU no 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Akantetapi pemberlakukannya tidak boleh gegabah, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 ayat(1) UU No 31 tahun 1999, diberlakukaknnya hukuman mati apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu”.
            Alasan yang paling dominan diberlakukannya hukuman mati bagi para koruptor karena hukuman mati lebih tegas dan langsung dapat dilihat penderitaan hukumannya sehingga memberikan dampak yang besar bagi penurunan angka kejahatan kerah putih, dalam hukuman mati terdapat aspek pembelajaran psykologis untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Hal tersebut dapat dibuktikan di Negara cina.
            Walaupun legalisasi hukuman mati telah diadopsi dalam UU no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sungguh bijaksana apabila pemberlakuan hukuman tersebut lebih selektif lagi dengan melihat syarat-syarat pemberlakukannya.
Perbutan pidana korupsi sebagai perbuatan pidana khusus
            Masyarakat yang sedang mengalami proses membanguan dan berkembang, dalam kepustakaan disebut sebagai masyarakat yang sedang mengalami proses moderenisasi , yaitu masyarakat tersebut sedang mengalami proses tumbuh dan berkembang[2].
Adanya proses tersebut berakibat masyarakat menjadi dinamis dan tidak statis. Kedinamisan itu juga yang menjadikan hukum yang berlaku pada saat itu harus mengalami perubahan karena keberlakuannya sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat lagi.
Contoh perbuatan hukum yang terjadi dalam proses moderinisasi suatu masyarakat adalah perbuatan pidana korupsi. Perbuatan pidana dalam bahasa belanda adalah straafbaarfeit memahami istilah ini Simons merumuskannya sebagai
“Tindakan melanggar hukum yang tealh dilakukan dengan sengaja ataupun  tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tidankan yang dapat di hukum.”[3]
Dengan melihat rumusan diatas dapat dipahami bahwa suatu perbutan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum apabila perbuatan tersebut melanggar aturan yang diatur dalam aturan hukum yang berlaku pada saat itu.
Sebagaiamana di singgung diatas, Negara yang sedang mengalami proses perkembangan dituntut untuk melakukan penyesuaian, sehingga berimplikasi terhadap perubahan rumah tangga Negara, salah satunya dalam ranah hukum. Dalam ranah tersebut harus dibuat aturan-aturan hukum di luar peraturan hukum yang telah ada apabila aturan tersebut belum melegalkannya.
Korupsi sebagai bentuk perbuatan pidana di era modern, yang mana pengaturannya belum diatur dalam KUHP ,hal tersebut menjadikan korupsi sebagai perbuatan pidana khusus atau perbuatan pidana yang pengaturannya diatur diluar KUHP, baik dalam bentuk UU, PP maupun peraturan tertulis lainnya sebagai produk legislatif. Dengan demikian yang dimaksud dengan khusus dalam hal ini ialah tempat pengaturannya yang sendiri (diluar KUHP), dan tidak dalam arti pengaturan secara khusus terhadap KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum. Ini berarti ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dalam KUHP, yaitu diatur dalam buku I-ketentuan umum pasal 1 s/d 103- juga berlaku bagi ketentuan peraturan-peraturan khusus di luar KUHP tersebut, sepanjang di dalam peraturan khusus tersebut tidak menentukan lain. Misalnya dalam pasal 10 KUHP yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.[4]jika peraturan khusus tersebut tidak menetukan lain maka pembedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan dilaksanakan sebagaimana aturannya.
Literature tentang korupsi memuat beberapa definisi salahsatunya[5]:
tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.
            Baharudin lopa dalam bukunya kejahatan korupsi dan penegakan hukum membagi korupsi menurut sifatnya dalam dua bentuk yaitu:
1.      Korupsi yang bermotif terselubung
Korupsi yang sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapai secara tersembunyi ssungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.
Contoh: seorang pejabat menerima uang suap dengan janji akan menerima si pemberi suap menjadi pegawai namun setelah menerima suap, pejabat itu tidak memperdulikan lagi janjinya.
2.      Korupsi yang bermotif ganda
Seseorang melakukan korupsi secara lahiriyah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik.[6]
            Menyangkut korupsi sebagai perbuatan pidana khusus yang pengaturannya di luar KUHP, maka dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas korupsi, akhirnya lahirlah undang-undang No 22 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sistem pemidanaan perbuatan pidana korupsi
Berdasarkan ketentuan UU No 31 tahun 1999, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah[7]:
1.       Pidana mati
Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat(1) UU No 31 tahun 1999 yang dilakukan dalam keadaan tertentu adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada saat terjadi bencana alam nasional , sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat Negara sedang dalam keadaan krisis moneter.
2.       Pidana penjara
3.       Pidana tambahan
a.       Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
b.      Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
c.       Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan  untuk waktu paling lama 1 tahun
d.      Pencabutan seluruh hak-hak tertentu
e.      Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah keputusan hakim inkrah, maka harta bendanya dapat disita.
f.        Jika terpidana tidak mampu membayar uang penggantinya, maka hakim dapat memenajrakan terpidana dengan waktu tidak melibih batas maksimum hukuman penjara yang diberikan.
4.       Guagatan perdata pada ahli warisnya
5.       Dll
Setelah meliahat jenis pemidanaan bagi korupsi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang No 31 tahun 1999 , apakah dapat dilaksankan sebagaiaman dalam KUHP?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut , dapat dipahami terlebih dahulu bahwa ciri suatu pidana khusus, yakni selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Demikian juga mengenai system pemidanaan tindak pidana korupsi yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam KUHP. Dalam huku pidana umum (KUHP) yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan dalam pasal 10, yakni pidana pokok terdiri atas (1) pidana mati (2) pidana penjara (3) pidana kurungan (4) pidana denda sedang pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Dalam sistem hukum pidana umum jenis-jenis pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif, sedangkan pada tindak pidana tertentu yang diancam dengan pidana pokok lebih dari satu selalu besifat alternative. Jenis-jenis pidana pokok bersifat imperatif, artinya jika tindak pidana terbukti dan yang dilakukan oleh orang yang karena dipersalahkan kepada pembuatnya, maka pidan pokok wajib dijatuhkan sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan si pembuat. Berbeda dengan jenis-jenis pidana tambahan yang bersifat fakultatif , artinya tidak ada keharusan untuk dijatuhkan. Tergantung pada kebijakan hakim perlu dipertimbangkan atau tidak. Mengenai berat ringannya pidan pokok telah ditentukan batas maksimum[8].
Sedang dalam system hukum pidana korupsi( pidana khusus), walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi system penjatuhan system pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut[9]:
1.       Dalam hukum pidana korupsi dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dapat dibedakan menjadi dua macam.
a.       Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, yaitu antara pidana penjara  dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib kedua-duannya dijatuhkan serentak. System imperatif- kumulatif ini terdapat dalam pasal 2,6,8,9,10,12 dan 12B. system hukuman ini diancamkan pada tindak pidana korupsi yang paling berat.
b.      Penjatuhan dua jenis pidana pokok antara pidana penjara dan pidana denda. Diantara dua jenis pidana ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara namun dapat juga dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda. Disini hakim bisa memilih anatara menjatuhkan satu saja, yaitu penjara (sifatnya imperatif) ataukah juga menjatuhkan bersamaan dengan pidana denda(sifat fakutatif). Pemindanaan ini dirumuskan dalam pasal 3, 5,7,10,11,13,21,22,23, dan 24.
2.       System pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda.
3.       Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling tinggi sampai 20 tahun . dalam hal ini jika terjadi pengulangan atau perbarengan karena dapat ditambha sepertiganya atau tindak pidana tertentu sebagai alternative tindak pidana mati (pasal 104,340,ayat (4))
4.       Dalam hukum pidana korupsi tidak mengenal pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi, mengenal pidana mati dalam hal apabila tindak pidana tersebut pasal 2 terdapat adanya alasan pemberatan pidana. Jadi, pidana mati itu adalah pidana yang dapat dijatuhkan bila mana ada alasan pemberatan pidana, apabila melakukan tindak pidan korupsi dalam keadaan tertentu, dijelaskan dalam penjelasan mengenai pasal 2 ayat(2) , yaitu: bila dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku : pada waktu terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengulangan,atau ketika negra dalam waktu keaaan krisis moneter.
Kesimpulan
            Secara legal-formal, pemidanaan dengan pidana mati sudah diadovsi dalam system hukum pidana di Indonesia, terbukti dalam pasal 10 KUHP menetapkan hukuman mati sebagai salahsatu hukuman pokok yang diberlakukan. Begitujuga dalam UU No 31 tahun 1999 jo UU No 22 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, menetapkan salah satu alternative hukumannya adalah hukuman mati. Tindak pidana korupsi yang termasuk dalam system hukum pidana khusus ternyata mempunyai kehususan tersendiri dalam mengtur system pemidana,dalam system pemidanaannya tidak dikenal hukuman mati sebgai hukuma pokok yang diancamkan bagi terdakwa secara berdiri sendiri melainkan harus dibarengi dengan alasan pemberatan, yaitu apabila korupsi tersebut dilakukan pada saat Negara terjadi bencana nasional, atau mengulangi tindak pidana korupsi , yang terakhir apabila Negara dalam keadaan krisis moneter. sehingga wacana koruptor dihukum dengan pidana mati harus dibarengi juga dengan wacana perubahan system hukum pidana khusus yang sekarang berlaku, Karena apabila hukum pidana mati di berlakukan tanpa melihat adanya alasan pemberat maka akan bertentangan dengan  sisem hukum pidana khusus  dan akhirnya wacana tersebut terkesan subjektif, berdasarkan kepuasan pribadi dan tidak objektif atau dengan kata lain berdasarkan system hukum yang berlaku.


[1] Tulisan ini dibuat dalam rangka diskusi HMHI yang dilaksankan pada tanggal 8 di ruang sidang fakultas ilmu agama islam Universitas Islam Indonesia.
[2] Hermian hadiati koeswadji.1994.korupsi di Indonesia dari delik jabatan ke tindak pidana korupsi.bandung:PT citra aditya bakti.hal:3.
[3] Evi hartianti.2005.tindak pidana korupsi.jakarta:sinar grafika.hal:5.
[4] Hermian hadiati koeswadji.1994.korupsi di Indonesia dari delik jabatan ke tindak pidana korupsi.bandung:PT citra aditya bakti.hal:2.
[5] Robert klitgaard.2001.membasmi korupsi.jakarta:yayasan obor Indonesia.hal:31.
[6] Evi hartianti.2005.tindak pidana korupsi.jakarta:sinar grafika.hal:10.
[7] Ibid. hal: 13-15.
[8] Adami chazawi.2005.hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia.malang:banyumedia publishing.hal:351.
[9] Ibid.hal:354-356.

1 comments:

nomor 81 said...

informasi yang menarik..:) terima kasih

Post a Comment