Selamat Datang, Semoga Bermanfaat

Tuesday, 10 April 2012

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN WAJIB PAJAK BAGI WARUNG TEGAL (WARTEG) DI JAKARTA[2]


Tubagus Sukron Tamimi [1]                                                                                                                                          (09421016)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
 PENERAPAN WAJIB PAJAK BAGI WARUNG TEGAL (WARTEG) DI JAKARTA[2]

Abstrak
            Rencana Pemerintah Daerah DKI Jakarta menerapkan peraturan wajib pajak bagi warung tegal(warteg) mendapat respon yang bermacam-macam dari masyarakat, ahli hukum dan tentunya para pemilik warung tegal. Peraturan ini dianggap telah menyakiti sisi-sisi keadilan dan hanya menambah penderitaan bagi rakyat kecil. Oleh karena itu dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif,peneliti mencoba untuk mencari jalan tengah untuk menyelesaikan pesoalan ini berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).
Kata kunci: Pajak, Yuridis Normatif

BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang Masalah     
            Otonomi daerah yang sudah berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang  Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah bersama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000. Sedangkan sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 adalah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.
Atas dasar undang-undang otonomi daerah maka Pemerintah Profinsi DKI Jakarta berencana untuk menerapkan wajib pajak bagi warung  tegal (warteg). Namun rencana Pemerintah Provinsi tersebut mendapatkan respon yang sangat keras dari para pemilik warteg. Mereka beranggapan bahwa pajak bagi warteg akan mengurangi pendapatan mereka dan tidak berpihak pada rakyat kecil.
            Alasan rencana penerapan wajib pajak tersebut adalah untuk menambah pendapatan asli daerah yang pada akhirnya akan digunakan untuk membangun daerah tersebut. Secara legal, pengenaan pajak ini difasilitasi Pasal 37 sampai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan hanya diberlakukan untuk warteg yang pendapatannya diatas 60 juta pertahun.
            Kontroversi mengenai rencana penerapan pajak bagi warteg ini ditanggapi pula oleh  masyarakat luas yang mengakibatkan timbulnya pihak pro dan kontra terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  tersebut, sehingga menggugah diri penulis untuk meneliti lebih jauh tentang  penerapan pajak bagi warteg bila ditinjau secara yuridis. Yang nantinya dengan tulisan ini diharapkan akan mampu memberikan  kontribusi bagi masyarakat luas dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak bagi warung tegal ini.
B.     Rumusan Masalah
            Dalam penelitian ini, masalah yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penerapan wajib pajak bagi warteg di Jakarta?
2. Apakah  Pertanggungjawaban  hukum  atas  terjadinya kerugian yang dialami oleh pemilik warteg?
C.    Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisa Peraturan Provinsi DKI Jakarta tentang wajib pajak bagi warteg bila ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum atas kerugian yang dialami oleh pemilik  warung tegal .
D.    Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis keilmuan
Penelitian ini dimungkinkan dapat memberikan kontribusi positif  kepada akademisi khususnya penulis dalam upaya memahami lebih jauh tentang undang-undang yang berkaitan dengan penerapan pajak bagi  warung tegal(warteg).
2. Manfaat praktis bagi masyarakat
Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan  pemahaman  kepada masyarakat luas terkait rencana penerapan pajak bagi warung  tegal (warteg).
3.  Karya ilmiah ini berguna dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah “Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”.
E.     Telaah Pustaka
            Berbicara mengenai pajak tentulah bukan merupakan hal yang baru dalam dunia akademik. Sudah banyak kalangan akademisi yang membahas masalah pajak ini dari berbagai persepektif.  Seperti penelitian yang dilakukan oleh Enda Wijaya (2003) dengan mengambil judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Yogyakarta)”. Dalam penelitian tersebut menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah wajib pajak, dan tarif pajak rata-rata. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Penerimaan pajak daerah dikatakan tinggi apabila di suatu daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penerimaan pajak daerah dikatakan rendah apabila di suatu daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah karena tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dilihat dari pendapatan per kapita tiap penduduk di daerah tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi adalah tingkat inflasi, karena semakin tinggi tingkat inflasi maka penerimaan pajak daerah semakin rendah dan sebaliknya. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang secara umum dan terjadi secara terus menerus. Apabila tingkat inflasi tinggi bukan tidak mungkin penerimaan pajak daerah akan rendah. Hal ini dikarenakan pendapatan wajib pajak berkurang.
Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Asmy Asmuri yang membahas tentang “Pengaruh Reformasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Peropinsi DKI Jakarta”. Hasil dari penelian tersebut adalah Variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah(X1) berpengaruh positif dan signifikan yang berarti semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi Daerah semakin tinggi pula tingkat Penerimaan Pajak Daerahnya. Dengan demikian Penerimaan Pajak Daerah dapat diprediksi  dari Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan penerimaan pajak daerah maka pemerintah perlu melakukan kebijakan dan rangsangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya .[3]
Namun berkaitan dengan rencana penerapan pajak bagi warteg oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah fenomena baru yang belum diteliti oleh kalangan akademisi. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebuah penelitian baru yang lebih menonjolkan sudut pandang yuridis( undang-undang yang berlaku di Indonesia) .
F.     Landasan Teori
1. Teori tentang Pajak Daerah
Definisi Pajak Daerah  Menurut UU Nomor  34 Tahun  2000 tentang Perubahan atas UU  Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.
2. Teori tentang Jenis-jenis Pajak
      Jenis-jenis pajak propinsi terdiri dari :
a.       Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
b.      Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
c.       Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
d.      Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
Jenis-jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :
a.         Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel.
b.         Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran.
c.         Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
d.        Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.
e.         Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
f.          Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g.         Pajak  Parkir,  yaitu  pajak  yang  dikenakan  atas  penyelenggaraan  tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.    
           Di  samping  jenis-jenis  Pajak  Daerah  tersebut  di  atas,  maka  dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak lainnya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
a.          Bersifat  sebagai pajak  bukan retribusi, berarti bahwa pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak;
b.         Obyek  dan  dasar  pengenaan  pajak  tidak  bertentangan  dengan kepentingan umum berarti pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
c.          Potensinya memadai, berarti hasil pajak  cukup  besar sebagai  salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah;
d.         Tidak memberikan  dampak ekonomi yang negatif,  berarti bahwa pajak tidak mengganggu  alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor;
b.         5.    Memperhatikan  aspek  keadilan  dan  kemampuan  masyarakat,   berarti bahwa subyek dan obyeknya harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan dan kemampuan Wajib Pajak untuk memikul tambahan beban pajak;
c.          6.   Menjaga kelestarian  lingkungan, berarti bahwa  pajak harus bersifat    netral terhadap lingkungan sehingga pemungutan pajak tidak memberi peluang kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.
G.    Metode Penelitian
1.    Pendekatan dan Jenis Penelitian
a.       Pendekatan Penelitian
            Dalam  pelaksanaan  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan yuridis  norm atif.  Menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  oleh karena  sasaran  penelitian  ini  adalah  hukum   atau  kaedah  (norm). Pengertian  kaedah  meliputi  asas  hukum,  kaedah  dalam  arti  sempit (value), peraturan hukum konkret.      
b.    Jenis Penelitian
            Jenis peneltian ini dikatagorikan sebagai penelitian yang bersifat deskiptif kualitatif.Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengangkat fakta,keadaan, fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlansung.
2.  Sumber Data
Sumber  data  yang  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini menggunakan  sumber  data  primer dan data  sekunder .  Penggunaan  data primer akan diperoleh melalui pihak penegak hukum yang terkait (referensi) dan para pihak  terkait dengan kasus yang dijadikan objek dalam penelitian. Beberapa  responden  yang  ditetapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  pihak pemerintah daerah DKI. Jakarta dan pemilik warug tegal(warteg).
Sumber  data  sekunder berasal   dari beberapa  bahan  hukum yang  relevan yang meliputi:
a.       Bahan  hukum  primer  yang  mencakup  ketentuan  perundang-undangan
b.      Bahan  hukum  sekunder  mencakup  dasar-dasar  teoretik  atau  doktrin yang relevan
c.       Bahan  hukum  tertier  adalah  bahan  yang  berasal  dari  kamus  atau ensiklopedi
3. Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur  pengumpulan  data  terutama  dalam  prosedur  pengumpulan  data primer  dalam  penelitian ini  menggunakan metode  purposive sampling  atau judgemental  sampling  (tidak  semua  populasi  dijadikan  sampel  namun hanya  sampel  yang  telah  ditentukan  terlebih  dahulu  dengan  alasan  kuat dapat memberikan data). Penentuan data yang berasal dari  Pemilik Warung Tegal dan Pemerintah  Kota  Jakarta  menyangkut  data  yang  dibutuhkan  untuk menjawab pertanyaan pertama dalam penelitian ini. Data yang berasal dari beberapa  ahli,  penegak  hukum  dan  para  pihak  dibutuhkan  dalam  rangka untuk  mem peroleh  jawaban  atas  pertanyaan  nomor  dua  dalam  penelitian ini. Instrumen  yang  digunakan  dalam    penelitian  ini  adalah  wawancara (interview)  .
H.    Analisis Data
Keseluruhan  data  yang  diperoleh  baik  primer  maupun  sekunder  dianalisis secara  kualitatif  dan  diberikan  penggambaran  mengenai  mekanisme  penyelesaian  masalah mengenai pajak bagi warung  tegal(warteg).Pada    bagian  bab  IV  Pembahasan,  analisis dilakukan  dengan  menerangkan  seluruh  jangkauan-jangkauan  pertanyaan penelitian  termasuk  menegaskan  hubungan-hubungan,  pembenar/validitas putusan pengadilan,  meneliti  benar  tidaknya  proses serta rujukan-rujukan hukum yang digunakan
I.       Sistematika Pembahasan
Penelitian  ini akan memuat lima bab, yaitu  bab  I  berisi  pendahuluan,  bab  II membahas  tentang pajak daerah,  bab  III  membahas  konsep pajak daerah dalam perundang-undangan Indonesia ,  bab  IV membahas  keabsahan penerapan perda wajib pajak bagi warung tegal,  dan  bab  terakhiryaitu V merupakan bab penutup.
Bab I sebagai pendahuluan berisi informasi umum mengenai Penelitian ini, yaitu pokok  masalah,  tujuan  dan kegunaan  penilitian,  telaah  pustaka,  kerangka teori dan metodologi penilitian.
Bab II yang membahas definisi pajak daerah serta alasan berlakunya pajak bagi warung tegal di daerah DKI Jakarta.
Bab  III  membahas  tentang berlakunya pajak untuk warteg bila dipandang dari perundang-undangan Indonesia yang menginginkan terciptanya keadilan.
Bab IV merupakan bab yang melihat keabsahan penerapan pajak untuk warteg bila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang- undang.
Kesimpulan dari penelitian ini akan disampaikan di bab terakhir, yaitu bab V.Selain  itu,  pada  bab  ini  juga akan  memuat  saran- saran baik  untuk  kepentinganinternal maupun eksternal yang terkait.






J. Daftar Pustaka
Asmuri,Asmi Pengaruh Reformasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Peropinsi DKI Jakarta. Skripsi Sarjana,2006, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII
Bambang Prakoso, Kesit, Pajak dan Retribusi Daerah, Cetakan Pertama, 2003, Yogyakarta : UII Press
Bagaskoro, Kukilo, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi pendapatan asli Daerah Pemerintah DKI Jakarta, Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan), 2004, Yogyakarta : FE UII.
            Wijaya, Enda, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan dalam Melaksanakan Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta, Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan), 2003, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UMY.





[1]  Mahasiswa Program Studi Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia angkatan 2009
[2] Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum yang diampu oleh Drs. Sidik Tono. M.Ag
[3] Asmy Asmuri. Pengaruh Reformasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Peropinsi DKI Jakarta. (Yogyakarta:Skripsi,2006)hal.85

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites