PENGELOLAAN HARTA WAKAF dan SYARAT PENGELOLAANNYA



PENGELOLAAN HARTA WAKAF dan
SYARAT PENGELOLAANNYA[1]
Oleh:
Tubagus Sukron Tamimi(09421016)
Syahruddin (09421017)
A.    Pendahuluan
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif  untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[2]
Agar fungsi dan tujuan wakaf berjalan dengan baik  maka diperlukan adanya pengelolaan yang profesional. Sehingga wakaf yang diberikan oleh wakif dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi umat.
Namun dalam penerapannya,pengelolaan wakaf di Indonesia  masih kurang optimal,sehingga masih banyak harta atau benda wakaf yang kurang produktif  bahkan banyakpula yang tidak terawat.  Hal ini  menjadi problem besar bagi Indonesia yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia  sehingga seharusnya wakaf memiliki peranan yang besar dalam peningkatan kesejahteraan umat malah belum memberikan kontribusi yang maksimal.
Agar  wakaf yang diberikan oleh umat islam dapat memberikan kontribusi lebih maka dalam makalah ini penulis mencoba untuk membahas kembali tentang cara pengelolaan benda wakaf dengan harapan  dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi akademisi dan umat islam sehingga wakaf yang ada di Indonesia dapat lebih dirasakan kemanfaatannya ditengah-tengah masyarakat.
B.     Pembahasan
1.      Pengelolaan Waqaf
Untuk mengelola harta wakaf maka dibutuhkan pengelola atau dalam fiqh disebut dengan nadzir. Nadzir berasal dari kata kerja bahasa Arab nadzara-yandzuru nadzaran yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasif. Adapun nadzir adalah isim fa'il dari kata nadzir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.
Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.[3]Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima hartabenda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
Pada umumnya, para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan nadzir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Asaf A.A. Fyzee berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, bahwa kewajiban nadzir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.
2.      Badan Wakaf Indonesia
Pada masa kini masih banyak masyarakat khususnya umat Islam belum memahami dan mengerti keberadaan lembaga wakaf. Padahal lembaga wakaf di Indonesia telah dikenal dan berlangsung seiring dengan usia agama Islam masuk ke Nusantara, yakni pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Kenyataannya dalam perkembangannya, lembaga wakaf belum dipahami masyarakat serta belum memberikan kontribusi yang berarti dalam rangka peningkatan kehidupan ekonomi umat Islam. Masalah wakaf merupakan masalah yang masih kurang dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan.[4]
Untuk mengelola wakaf di Indonesia secara profesional, yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang mengkordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia. (BWI). Badan Wakaf Indonesia di berikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina Nazhir wakaf (pengelola wakaf) secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf  hidup masyarakat. Dalam pasal 47 ayat 2 disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat independent, dan pemerintah sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini adalah memberdayaan wakaf melalui fungsi pembinaan, baik wakaf benda bergerak maupun benda yang bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.
Badan Wakaf Indonesia ini mempunyai tugas:
a.          Melakukan pembinaan terhadap Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf
b.         Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf berskala nasional dan internasional
c.          Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
d.         Memberhentikan dan mengganti Nadzir
e.          Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, dan
f.          Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. [5]
 Disamping memiliki tugas-tugas konstitusional, BWI harus menggarap wilayah tugas:
a.       Merumuskan kembali fikh wakaf baru diIndonesia, agar wakaf dapat dikelola lebih praktis, fleksibel dan modern tanpa kehilangan wataknya sebagai lembaga Islam yang kekal.
b.      Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat.
c.       Menyusun dan mengusulan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah.[6]
3.      Syarat Pengelolaan Wakaf
Agar pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan optimal maka ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh  pengelola wakaf (nadzir) ataupun dalam pengelolaannya.
Dalam UU NO 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa syarat-syar pengelola wakaf yaitu :
1.      Nadzir Perseorangan
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
a.       warga negara Indonesia;
b.      beragama Islam;
c.       dewasa;
d.      amanah;
e.       mampu secara jasmani dan rohani; dan
f.       tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

2.      Organisasi
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan :
a.       pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b.      organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam
4.      Badan Hukum
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
a.       penguruS badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ); dan
b.      badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku; dan
c.       badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
Dalam UU NO 41 Tahun 2004 disebutkan pula mengenai syarat-syarat pengelolaan wakaf yaitu:
a.       Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.(Pasal 42)
b.      Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
c.       Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
d.      Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.
e.       Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertuli dari Badan Wakaf Indonesia.(Pasal 44)
 
C.    PENUTUP
1.         Kesimpulan
            Dari makalah diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf harus dikelola denga baik agar dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat khususnya umat islam.
            Dalam mengelola harta wakaf harus diperhatikan syarat-syarat dalam pengelolaan itu,agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah ataupun undang-undang.
            Dalam mengelola wakaf sangat diperlukan badan atau lembaga idependen dan di Indonesia saat ini sudah terdapat Badan Wakaf Indonesia(BWI) yang memiliki fungsi dan tugas tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2.                   Daftar Pustaka
Djunaidi Achmad dan Thobieb al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif (sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat); Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, III. 2006)
Departemen Agama. Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta:DepagRI, 2006),
Usman, Suparman. Hukum Perwakafan di Indonesia. 1993. Serang ; Darul Ulum Press

UU NO 41 Tahun 2004 tentang wakaf





[1] Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum wakaf yang diampu oleh Dr. Muhmmad Roy
[2] Pasal 1 UU  RI No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
[3] Suparman usman. Hukum perwakafan di Indonesia. 1994. Serang, Darul Ulum Press. Hal. 33
[4] Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif (sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)., (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, III. 2006) Hal.79
[5] psl. 49 ayat 1 UU No. 41/2004 ttg Wakaf
[6] Departemen Agama. Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta:DepagRI, 2006) Hal 105-106

0 comments:

Post a Comment